Terkait Insiden Penangkapan Malaysia Sikap Pemerintah Terlalu 'Lembek'

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri (Komisi I) DPR, TB Hasanuddin mengatakan, pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pemerintah Malaysia dan pihak kepolisian setempat yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut dia, batas laut Indonesia-Malaysia tengah dalam pembicaraan. Kepolisian Malaysia dinilai tak bisa melakukan penangkapan, apalagi terhadap pegawai pemerintahan.

"Gambaran tentang batas mana yang milik Malaysia dan Indonesia masih dipetakan. Petugas DKP tidak salah dalam mengidentifikasi. Kita juga sangat menyesalkan provokasi polisi Diraja Malaysia. Ini provokasi yang sangat keras," kata Hasanuddin, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/8/2010).

Komisi I, seusai reses ini akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri dan mempertanyakan langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah.

"Kami akan minta pemerintah melakukan tindakan keras dan tegas agar provokasi tidak berlanjut. Pemerintah selama ini terlalu lembek. Jalan diplomasi juga ada gaya keras, kalau perlu gaya provokasi," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Langkah diplomasi keras, contohnya, memulangkan Duta Besar Malaysia di Indonesia, jika tindakan diplomasi damai tidak diindahkan. Tindakan Malaysia, dinilainya sudah tidak bisa ditoleransi. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan batas waktu pelepasan dan pembebasan tiga pegawai tersebut.